UNDANG-UNDANG
ITE
A.
PENGERTIAN
UNDANG-UNDANG ITE
Undang-Undang/Perundang-undangan (atau
disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan
main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan
bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat
pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan
pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.
ITE yaitu singkatan dari
Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum
yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, atau media
elektronik lainnya.
Jadi, undang-undang ITE
ADALAH:
satu atau sekumpulan data
elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto, telegram, telecopy, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.
Dan UU ITE sendiri di Indonesia baru diterbitakan
pada tanggal 25 maret 2008, adapun tujuan
dasar dari pembuatan undang – undang ini yaitu agar pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian
hukum, manfaat,kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi
atau netral teknologi. Suatu jaminan yang kita peroleh sangat memberikan rasa
aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi
Informasi.
Undang-Undang/Perundang-undangan (atau
disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan
main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan
bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat
pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan
pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.
ITE yaitu singkatan dari
Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum
yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, atau media
elektronik lainnya.
Jadi, undang-undang ITE
ADALAH:
satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, telegram, telecopy, huruf,
tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Dan UU ITE sendiri di
Indonesia baru diterbitakan pada tanggal 25 maret 2008, adapun tujuan
dasar dari pembuatan undang – undang ini yaitu agar pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian
hukum, manfaat,kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi
atau netral teknologi. Suatu jaminan yang kita peroleh sangat memberikan rasa
aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi
Informasi.
BATANG TUBUH UU ITE:
- Pasal 5-22 urusan transaksi
elektronik(17 pasal)
- Pasal 23-26 urusan
domain name & hak cipta(3 pasal)
- Pasal 27-37 urusan
perbuatan tidak baik(10 pasal)
- Pasal 38-44 urusan
pemerintah, penyidik, sengketa(6 pasal)
- Pasal 45-52 urusan
pidana / hukuman(7 pasal).
B. PENGERTIAN CYBER LAW&CRIME
Cyberlaw
adalah hukum yang digunakan untuk dunia Cyber (dunia maya, yang umumnya
diasosiasikan dengan internet). Cyberlaw dibutuhkan karena dasar atau pondasi
dari hukum di banyak Negara adalah “ruang dan waktu”. Sementara itu, internet
dan jaringan komputer telah mendobrak batas ruang dan waktu. Adapun ruang
lingkup dari Cyber Law meliputi hak cipta, merek dagang,
fitnah/penistaan, hacking, virus, akses Ilegal, privasi,
kewajibanpidana, isu prosedural (Yurisdiksi, Investigasi, Bukti, dll),
kontrakelektronik, pornografi, perampokan, perlindungan konsumen dan
lain-lain.
Cybercrime
merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa
pendapat mengindentikkan cybercrime dengan computer
crime. The U.S. Department of Justice memberikan pengertien computer
crime sebagai:
“…any illegal act
requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation,
or prosecution”.
Pengertian tersebut
identik dengan yang diberikan Organization of European Community Development,
yang mendefinisikan computer crime sebagai:
“any illegal,
unehtical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or
the transmission of data”.
Adapun Andi Hamzah
(1989) dalam tulisannya “Aspek-aspek Pidana di Bidang komputer”, mengartikan
kejahatan komputer sebagai:
”Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai
penggunaan komputer secara illegal”.
Karakteristik Cybercrime:
Selama ini dalam kejahatan konvensional, dikenal adanya dua jenis
kejahatan sebagai berikut:
a. Kejahatan kerah biru (blue collar crime)
a. Kejahatan kerah biru (blue collar crime)
Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang
dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokkan, pencurian,
pembunuhan dan lain-lain.
b. Kejahatan kerah putih (white collar crime)
Kejahatan jenis ini terbagi dalam empat kelompok kejahatan, yakni
kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu.
Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya
komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang
berbeda dengan kedua model di atas.
Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada
Bab VII (pasal 27-37):
- Pasal
27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan)
- Pasal
28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan)
- Pasal
29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti)
- Pasal
30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking)
- Pasal
31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi)
- Pasal
32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia)
-
Pasal 33 (Virus?, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS?)
-
Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik (phising?)
C.
CONTOH KASUS YANG DILARANG UU ITE
Selain memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan
sistem elektronik untuk mendukung informasi dan transaksi elektronik, UU ITE
juga memuat pasal-pasal mengenai Perbuatan yang Dilarang dan Ketentuan Pidana.
Perbuatan yang Dilarang termuat pada pasal 27 – 37, sedangkan Ketentuan Pidana
pada pasal 45 – 52. Pidana dapat berupa pidana penjara dan/atau denda.
Contoh kasus:
”Si A adalah pemilik rental VCD berbagai macam film. Suatu hari, dia
mendapatkan kiriman satu VCD dari seseorang yang tidak dikenal. Isi VCD berupa
video singkat yang memuat permainan sex sepasang suami-isteri. Dalam cerita
ini, si suami isteri itu sengaja membuat video tersebut untuk kepentingan
pribadi bukan untuk dipublikasikan, tapi entah bagaimana video itu jatuh ke
tangan orang lain (si A). Kemudian, si A meng-copy video itu ke dalam beberapa
VCD, lalu menyebarkan atau menjualnya. Pekerjaan Si A tidak hanya menjual VCD,
si A juga memiliki kegemaran untuk merekayasa foto-foto artis menjadi tampak
dalam pose bugil, malahan si A memiliki website yang dirancangnya sendiri untuk
menfasilitasi pemuatan video dan gambar-gambar pornografi baik gambar asli atau
gambar rekayasa”
Dari kasus di atas, perbuatan si A dapat dijerat dengan pasal-pasal
dalam UU ITE sebagai berikut:
Pertama :
Pertama :
Perbuatan si A dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan
informasi elektronik dan dokumen elektronik berupa video singkat yang melanggar
kesusilaan. Untuk itu Pasal 27 ayat 1 akan menjerat si A.
Pasal 27 ayat 1 : ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan”.
D.
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIVE
UU ITE ADALAH:
a. Dampak positif:
-
memberikan peluang bagi
bisnis baru bagi para wiraswastawan di Indonesia karena penyelenggaraan sistem
elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia.
-
jika
dilihat dari segi ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
pajak
yang dapat menambah penghasilan negara juga menyerap tenaga kerja dan
meninggkatkan penghasilan penduduk.
b.
Dampak negatif:
-
UU ITE dianggap banyak oleh pihak bahwa undang-undang
tersebut membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan
menghambat kreativitas dalam berinternet.
-
Undang-undang
ini menimbulkan suatu polemik yang cukup panjang. Maka dari itu muncul suatu
gagasan untuk merevisi undang-undang tersebut.

.jpg)



